Reporter : Bubud Sihabudin
 |
| Anggota DPRD Jabar Fraksi PAN Toto Suharto, S.Farm., Apt. tanggapi opini BPK terbaru, usai mengikuti Sosperda Ekraf bersama 100 warga Desa Rajadanu Kec Japara, Minggu (25/05). |
KUNINGAN – Kabupaten Kuningan selama ini dikenal sebagai “langganan WTP” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun tahun ini, sebuah kejutan datang, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 10 kali berturut-turut itu tiba-tiba berubah menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Apa yang sebenarnya terjadi?
Turunnya opini dari BPK atas Laporan Keuangan APBD 2024 membuat publik Kuningan bertanya-tanya. Apakah ini hanya soal teknis administrasi? Atau justru sinyal adanya sesuatu yang lebih dalam, bahkan mungkin warisan persoalan dari masa lalu?
Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PAN, Drs. Toto Suharto, S.Farm., Apt., menyatakan keprihatinannya. Ia menyebut situasi ini tak bisa dianggap sepele. “Ini harus jadi catatan serius. Kuningan 10 kali WTP, tiba-tiba sekarang WDP. Artinya ada yang harus dibenahi secara menyeluruh,” ujar Toto, usai Sosialisasi Perda Ekraf di Desa Rajadanu Kecamatan Japara, Minggu (25/05).
Menurutnya, jalan keluar dari masalah ini bukanlah saling menyalahkan, tapi justru memperkuat sinergi. Ia bahkan mengusulkan agar para pemangku kebijakan duduk satu meja, dari kepala daerah, DPRD, hingga wakil rakyat di provinsi dan pusat.
“Kalau bisa, duduk bareng semuanya. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kita selesaikan bareng-bareng, termasuk soal jalan rusak yang masih banyak,” tegasnya.
Namun, Toto mengaku hingga kini belum ada pertemuan resmi meski Bupati sudah sempat menyampaikan niat untuk menggelar pertemuan. “Waktu itu Pak Bupati sempat sounding. Tapi belum sempat ketemu karena kami juga baru pulang bimtek di Kemhan,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyikapi hasil audit BPK dengan sikap terbuka. Ia menilai opini WDP adalah “wake-up call” bagi jajaran birokrasi.
Meski belum ada penjelasan rinci, sumber internal menyebut opini WDP muncul karena beberapa catatan serius dalam pengelolaan aset dan administrasi keuangan. Namun publik bertanya-tanya: apakah ini sekadar soal teknis, atau ada pola lama yang belum tuntas dibenahi?
Kekhawatiran ini menjadi relevan karena opini BPK seringkali dijadikan tolok ukur transparansi dan profesionalisme pemerintah daerah. Dari WTP menjadi WDP bukan sekadar soal gelar, tapi menyangkut kepercayaan publik.
Dengan latar belakang ini, sinyal ajakan duduk bersama yang disampaikan Anggota DPRD Jabar Toto Suharto bisa menjadi titik balik, terbangunnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pertemuan ini harus dilakukan segera supaya Kuningan bisa kembali ke jalur WTP, bukan sekadar mengejar predikat, tapi memperkuat tata kelola dari akarnya.
“Kalau duduk bersama, semuanya bisa selesai. Ingat Kuningan punya 4 wakil rakyat, di DPRD Jabar dan DPR RI, Eksekutif dan legislatif tinggal duduk bersama, kolaborasi, tentukan solusi,” ujar Toto.
Mantan Ketua DPD PAN Kuningan ini optimis, dengan duduk bersama sejumlah anggota legislatif di Jabar dan Pusat, Pemerintahan Bupati Dian Rachmat Yanuar yang hampir 100 hari menjabat, diharapkan dapat mengambil kembali predikat WTP 2025. (Bubud Sihabudin).