"Opini WDP dari BPK Jadi Titik Balik, Pemkab Kuningan Genjot Reformasi Tata Kelola"
BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan opini dilakukan Jumat (23/5) di Bandung.
Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyambut hasil audit ini sebagai bahan evaluasi penting dan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
“Kami menerima opini WDP ini dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah cermin dari kondisi tata kelola keuangan tahun 2024. Siapapun pemimpinnya saat itu, hasil ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Dian menegaskan, WDP bukan akhir segalanya, tetapi justru menjadi titik awal untuk memperbaiki kelemahan sistemik yang diungkap BPK. Ia mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi konkret demi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun depan.
Langkah-langkah strategis yang akan diambil meliputi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK: Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana aksi atas temuan audit dan melaporkan progresnya secara berkala.
Kemudian, Penguatan Peran Inspektorat: Sebagai lembaga quality assurance dan sistem peringatan dini untuk memastikan pengawasan keuangan lebih efektif. Selanjutnya, Digitalisasi Keuangan dan Aset: Pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah.
Selanjutnya koordinasi Lintas Perangkat Daerah: Rapat rutin akan digelar untuk memastikan sinergi antarlembaga dan menghindari kerja sektoral.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi cerminan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegasnya. Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan opini WTP sebagai prioritas utama.
Turut hadir mendampingi Bupati dalam penyerahan hasil audit tersebut, Ketua DPRD Nuzul Rachdy, S.E., Inspektur Kuningan Drs. Deniawan, M.Si., dan Kepala BPKAD Kuningan Dr. A. Taufik Rohman, M.Si., M.Pd.
Dengan semangat reformasi birokrasi dan akuntabilitas, Pemkab Kuningan optimistis bisa mengubah tantangan ini menjadi lompatan menuju tata kelola keuangan yang lebih profesional dan terpercaya. (Bubud Sihabudin)